Pernahkah kamu mendengar istri dituntut untuk melahirkan anak laki-laki, bahkan ada yang diancam akan diceraikan jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Pernahkah kamu melihat ibu dan anak perempuan yang selalu dituntut untuk mengerjakan urusan beberes, bersih-bersih, melayani keluarga dan urusan kasur, sumur, dapur, serta lainnya, sementara laki-laki tidak? Pernahkah kamu mendengar perempuan dituntut untuk tidak pilih-pilih pasangan dan menikah cepat supaya tidak jadi perawan tua? Fenomena ini bukan sekadar cerita lama, melainkan potret nyata ketidakadilan gender yang masih berakar kuat di tengah masyarakat kita.
Ketidakadilan ini bermula dari pola pikir yang memposisikan perempuan sebagai "pelengkap" atau "properti", bukan sebagai mitra sejajar. Menuntut lahirnya anak laki-laki sebagai syarat keutuhan rumah tangga adalah bentuk kekerasan psikologis yang sangat kejam. Padahal, secara biologis maupun kemanusiaan, nilai seorang anak tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, dan nilai seorang istri tidak ditentukan oleh kemampuannya memproduksi "pewaris" laki-laki. Namun, konstruksi sosial yang mengagungkan garis keturunan laki-laki sering kali membuat perempuan menjadi sasaran kesalahan dan ancaman. Padahal faktor terkuat penentu jenis kelamin laki-laki justru dipengaruhi oleh biologis sang suami. Namun mengapa tubuh perempuan yang dituntut, diobjektivikasi dan disalahkan? Budaya patriarki selalu menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua.
Ketimpangan ini berlanjut pada pembagian peran domestik yang sangat tidak adil. Kita sering menormalisasi pemandangan di mana seorang ibu dan anak perempuan harus bangun paling pagi dan tidur paling larut demi memastikan semua urusan rumah beres, sementara ayah dan anak laki-laki hanya duduk menunggu dilayani. Seolah-olah, tangan laki-laki terlalu "mulia" untuk memegang sapu, menyetrika atau mencuci piring. Padahal, urusan rumah tangga adalah keterampilan hidup (life skills) yang wajib dimiliki setiap manusia, tanpa memandang apa jenis kelaminnya.
Sering kali, masyarakat menggunakan kata "kodrat" sebagai senjata untuk membungkam perempuan. Padahal, ada perbedaan besar antara kodrat biologis dan aturan buatan manusia (konstruksi sosial). Yang bisa disebut kodrat adalah segala sesuatu yang bersifat biologis, lahiriah, dan melekat pada fisik manusia sejak lahir yang sifatnya universal (berlaku di mana saja), permanen (tidak bisa diubah seiring zaman), dan tidak dapat dipertukarkan. Contoh kodrat pada perempuan adalah memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui (memproduksi ASI). Contoh kodrat pada laki-laki ialah memiliki penis, testis, dan memproduksi sperma untuk membuahi sel telur. Titik. Di luar itu, seperti memasak, mencuci, atau mengasuh anak, bukanlah kodrat, melainkan konstruksi sosial—alias kebiasaan yang dibuat-buat manusia yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kontruksi sosial adalah nilai, peran, atau perilaku yang dilekatkan oleh masyarakat kepada gender tertentu. Ini bukan bawaan lahir, melainkan hasil didikan dan kebiasaan lingkungan yang bisa berbeda di tiap tempat dipengaruhi oleh adat dan tingkat pendidikan serta faktor-faktor lainnya. Contoh konstruksi sosial : urusan kasur, dapur dan sumur sering disebut kodrat perempuan, padahal laki-laki pun bisa dan harus bisa melakukannya. Mengasuh anak sering dianggap tugas alami ibu, padahal ayah punya kapasitas yang sama untuk mengasuh. Sifat lembut, penurut, dan emosional dianggap sifat asli perempuan, padahal ini adalah hasil didikan agar perempuan mudah dikendalikan.
Sehingga hanya hal-hal biologis di atas yang disebut kodrat. Ketika kita mencampuradukkan keduanya, muncullah ketidakadilan dan kekerasan baik yang berbasis gender maupun seksual. Jika seorang istri dituntut melahirkan anak laki-laki, perlu diingat bahwa secara biologis, kromosom penentu jenis kelamin (X atau Y) datang dari sperma suami. Jadi, menyalahkan perempuan karena tidak melahirkan anak laki-laki adalah kesalahan logika biologis yang fatal. Apalagi sampai memaksa istri hamil terus-terusan dan menjadikannya bagai mesin produksi anak tapi tidak aktif melakukan peran-peran pengasuhan dan perawatan. Bukankah itu bisa disebut sebagai penghinaan terhadap perempuan dan perenggutan atas otoritas tubuh perempuan.
Ironisnya, ketidakadilan di ranah domestik ini sering kali menjadi pintu masuk bagi kekerasan yang lebih luas: kekerasan berbasis gender dan seksual. Ketika laki-laki sejak kecil dididik untuk merasa "berkuasa" dan perempuan dididik untuk selalu "nurut", terciptalah relasi kuasa yang timpang. Dalam relasi yang tidak sehat ini, muncul anggapan bahwa laki-laki berhak mengontrol tubuh, pikiran, hingga ruang gerak perempuan.
Contohnya, kekerasan seksual dalam pernikahan (marital rape) sering kali dianggap "bukan masalah" karena adanya mitos bahwa istri harus melayani suami kapan saja tanpa peduli kondisi fisik dan mentalnya. Padahal, paksaan tetaplah paksaan, dan tanpa persetujuan (consent), tindakan tersebut adalah pelanggaran martabat manusia. Begitu pula dengan kekerasan fisik yang sering dipicu oleh hal-hal sepele, seperti rasa masakan yang kurang pas atau rumah yang dianggap kurang bersih. Suami merasa "berhak" menghukum istri karena ia merasa sebagai pemilik otoritas tertinggi.
Kita harus berani menggugat narasi-narasi usang ini. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan adil bagi semua. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan ingin menandingi laki-laki, melainkan tentang membangun kerja sama tim yang tulus. Saat laki-laki mau berbagi beban di dapur dan pengasuhan, mereka tidak sedang menjadi "lemah", melainkan sedang menunjukkan kekuatan karakter untuk menjadi mitra yang suportif. Berhenti membebani perempuan dengan tuntutan "kodrat" yang sebenarnya adalah konstruksi sosial belaka. Berhenti mendidik anak laki-laki untuk menjadi raja yang dilayani. Mari mendidik anak laki-laki dan perempuan menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia. Mari kita didik generasi berikutnya untuk saling menghargai tubuh, batas, dan hak masing-masing. Karena pada akhirnya, keluarga yang bahagia tidak lahir dari dominasi satu pihak, melainkan dari kesetaraan yang dipupuk dengan rasa hormat dan kolaborasi agar sama-sama berdaya.
Comments
Post a Comment