Pergerakan yang Lupa Membebaskan Perempuan

     


    Dalam setiap pergerakan sosial, kita selalu membayangkan ruang-ruang perlawanan yang progresif, egaliter, dan penuh solidaritas. Namun kenyataannya sering kali tak seindah harapan. Di balik slogan-slogan perubahan dan ajakan untuk melawan ketidakadilan, perempuan yang terlibat justru kerap menghadapi tembok tambahan berupa candaan seksis, simbol kelaki-lakian yang dijadikan ukuran progresivitas, peminggiran dalam ruang diskusi, hingga penguncian posisi mereka pada peran administratif tanpa akses pada pengambilan keputusan. Semua ini bukan sekadar pengalaman personal beberapa perempuan, melainkan refleksi atas betapa halusnya patriarki menyusup bahkan ke ruang yang seharusnya membebaskan.

    Candaan seksis adalah bentuk paling kasat mata dari itu semua. Sering kali, ketika seorang perempuan angkat bicara dalam forum atau rapat, respons pertama bukanlah menimbang gagasannya, melainkan meluncurkan komentar tentang penampilan, identitas keperempuanannya, atau status perkawinannya. Kalimat seperti “Ah, perempuan, memangnya kamu tahu apa?” atau “Maklum, cara berpikir perempuan memang beda” terdengar sepele, tetapi dampaknya menghancurkan. Ia menanamkan pesan bahwa keberanian bicara perempuan bukanlah bagian dari kontribusi intelektual, melainkan celah untuk diguraukan. Humor semacam ini sejatinya adalah bentuk kekerasan yang merendahkan dan membuat perempuan merasa tidak nyaman untuk terus terlibat dalam tubuh pergerakan. Tanpa disadari, respons semacam itu turut menormalisasi ketimpangan dan mengubah ruang diskusi menjadi arena dominasi.

    Lebih jauh, perempuan sering baru dianggap “cukup progresif” ketika mengadopsi simbol-simbol kelaki-lakian. Simbol itu hadir dalam perilaku seperti merokok, begadang semalaman, berbicara keras, atau menampilkan sikap “cuek” terhadap tubuh, seolah semua itu menjadi tiket untuk diterima dalam lingkar pergerakan. Tentu perilaku-perilaku tersebut tidak bisa dihakimi hitam-putih. Namun, kita perlu menyadari bahwa perempuan menghadapi konteks sosial yang berbeda: ada batas-batas keselamatan, norma-norma yang masih mengekang, serta risiko yang tidak dialami laki-laki. Malam hari, misalnya, masih menjadi waktu yang rawan bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Alih-alih mengakomodasi kebutuhan ini, tidak sedikit anggota organisasi yang justru mencibir perempuan yang menolak ikut rapat hingga dini hari. Perempuan yang mengajukan keberatan dianggap “kurang revolusioner” atau “terlalu manja.” Padahal progresivitas tidak semestinya diukur dari hal tersebut, melainkan dari keteguhan gagasan dan keberanian memperjuangkannya. Ketika simbol kelaki-lakian dijadikan tolok ukur, pergerakan justru jatuh pada jebakan patriarki yang sama. Ia memaksa perempuan tunduk pada standar yang tidak lahir dari pengalaman mereka sendiri.

Pola peminggiran ini semakin tampak dalam forum-forum diskusi dan ruang representasi. Tak jarang kita menjumpai panel yang seluruh pembicaranya laki-laki, sementara perempuan, kalaupun hadir, didorong ke belakang untuk menyiapkan konsumsi, mendokumentasikan acara, atau sekadar memenuhi kursi audiens. Situasi ini bukan hanya menghapus representasi perempuan, tetapi juga menanamkan kesan bahwa perempuan memang tidak layak berada di meja perdebatan intelektual. Akibatnya, wacana yang lahir menjadi timpang, hanya mencerminkan perspektif sebagian kelompok, sementara pengalaman perempuan terus diabaikan. Lebih menyakitkan lagi, praktik ini terjadi bukan hanya di ruang-ruang konservatif, melainkan juga di panggung yang mengaku progresif, tempat di mana kesetaraan seharusnya dijunjung tinggi.

Fenomena lain yang tak kalah nyata adalah penempatan perempuan dalam posisi administratif semata, terutama sebagai sekretaris. Posisi ini dipandang sesuai dengan sifat yang dilekatkan pada perempuan: rapi, mendukung, penuh ketelitian, dan jauh dari pusat pengambilan keputusan. Kita memahami bahwa sekretaris adalah peran penting dalam keberlangsungan organisasi. Namun masalahnya, peran ini terlalu sering dijadikan pagar untuk memastikan perempuan tetap hadir tetapi tidak benar-benar menentukan arah gerakan. Perempuan dipuji karena kerapian catatan, kesigapan mengatur jadwal, atau keuletan mengurus kebutuhan teknis, tetapi ketika keputusan besar diambil, suaranya jarang sekali didengar. Dengan cara ini, pergerakan secara halus mengakui kehadiran perempuan sekaligus meminggirkannya dari fungsi struktural yang menentukan. Ironisnya, struktur yang seharusnya melawan ketidakadilan justru mereproduksi ketidakadilan itu di tubuhnya sendiri.

Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa patriarki tidak lenyap hanya karena kita memasuki ruang pergerakan. Penindasan tidak mati, hanya selalu berganti wajah. Ia berkamuflase pada kebiasaan sehari-hari, pada simbol yang kita rayakan, hingga pada struktur organisasi yang kita banggakan sebagai progresif. Akibatnya, perempuan harus berjuang ganda: melawan ketidakadilan struktural di luar, sekaligus diskriminasi kultural di dalam. Pergulatan ini melelahkan dan sering kali membuat perempuan tersingkir bukan karena gagasannya kurang kuat, melainkan karena ruang yang ditempatinya terus dipersempit oleh norma yang mengekang.

Kita perlu menyadari bahwa setiap candaan, simbol, dan kebiasaan yang menyingkirkan perempuan bukanlah hal remeh, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pergerakan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang revolusi sosial jika separuh kekuatan kita justru dipaksa diam, dipinggirkan, atau dinilai berdasarkan standar kelaki-lakian? Bagaimana mungkin kita menyerukan kesetaraan di luar sana, sementara di dalam tubuh pergerakan sendiri masih hidup praktik seksisme yang membatasi perempuan?

Maka, tantangan terbesar bagi gerakan hari ini bukan hanya melawan struktur kuasa yang menindas dari luar, tetapi juga berani mengoreksi ketidakadilan yang tumbuh di dalam dirinya. Pergerakan yang menolak menghadirkan ruang aman bagi perempuan sejatinya sedang melemahkan dirinya sendiri. Sebab keadilan tidak pernah bisa lahir dari praktik yang timpang. Keadilan hanya bisa tumbuh jika setiap suara didengar, setiap pengalaman dianggap penting, dan setiap orang, tanpa terkecuali, mendapat ruang untuk menentukan arah.

Tulisan ini merupakan gugatan kepada pergerakan yang menolak bercermin. Tiada maksud saya untuk meniadakan peran siapa pun, termasuk sekretaris yang keberadaannya sangat vital, tetapi kita perlu memastikan bahwa peran itu tidak dijadikan alasan untuk menutup pintu partisipasi yang lebih luas. Perempuan tidak boleh berhenti di batas administratif. Mereka berhak duduk di meja pengambil keputusan, menyuarakan gagasan, dan ikut menentukan arah langkah ke depan. Jika pergerakan terus menyingkirkan perempuan dengan alasan tradisi, simbol, atau dalih kenyamanan struktural, maka ia tidak sedang bergerak maju, melainkan berjalan mundur sambil menipu dirinya sendiri.

Oleh : Annisa Khaerani

Comments